Struktur Organisasi


 

 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor  18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mempunyai Tugas Pokok yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Berdasarkan  Asas Otonomi dan Fungsi Pembantuan. Dan melaksanakan fungsi   yaitu :

1.     Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
2.     Penyiapan bahan untuk perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan;
3.     Pembinaan pelaksaanaan  tugas di bidang pendapatan.

Serta mempunyai kewenangan yaitu: menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah dan Sub-sub Bidang sebagai berikut:

Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah meliputi,

1.     Sub-sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah

o    Pajak daerah
o    Retribusi daerah

2.     Sub-sub bidang Dana Bagi Hasil (DBH);

o    Dana Bagi Hasil Pajak,
o    Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Sub Bidang Pelaksanaan Penatausahaan Akuntasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan.

1.     Kebijakan tentang sisdur pengelolaan pendapatan provinsi
2.     Menyusun laporan pendapatan provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1.     Kepala
2.     Sekretaris, terdiri dari:

o    Sub Bagian Perencanaan Program
o    Sub Bagian Keuangan dan Asset
o    Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3.     Bidang Pengembangan, terdiri dari:

o    Seksi Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan
o    Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
o    Seksi Pengembangan Sumber Pendapatan

4.     Bidang Penerimaan Pajak, terdiri dari:

o    Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Lain-lain
o    Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak
o    Seksi Bagi Hasil Pajak

5.     Bidang Penerimaan Bukan Pajak

o    Seksi  Penerimaan Retribusi dan Pajak Lain-lain
o    Seksi  Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Bukan Pajak
o    Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

6.     Bidang Pengawasan dan Pembinaan

o    Seksi Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil
o    Seksi Pembinaan dan Pengendalian
o    Seksi Monitoring Pendapatan Kab/Kota

7.     Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah
8.     Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.